FORMAT Banten Kritik DPMD Kabupaten Serang Terkait Data Website Desa

SERANG,   — Forum Mahasiswa Anti Tertindas (FORMAT) Banten menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang untuk meminta data desa yang telah memiliki website resmi dari total 326 desa di wilayah tersebut. Namun, permintaan tersebut tidak direspons dengan baik oleh pihak dinas terkait.

Ketua FORMAT Banten, Saipul Arifin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti prosedur sesuai arahan Kepala DPMD dengan mengajukan surat resmi. Namun, ketika surat tersebut ditindaklanjuti, DPMD enggan memberikan data yang diminta.

Baca juga: Hubungan Kualitas Audit Internal dan Praktek Manajemen Laba dalam Entitas Bisnis

"Saat audiensi, kami diminta untuk mengajukan surat. Setelah surat dikirim dan kami tanyakan datanya, ternyata mereka tidak mau memberikan, " ujar Saipul, Sabtu (8/2).

Salah seorang pegawai DPMD yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa pimpinannya tidak memberikan izin untuk membagikan data tersebut.

Baca juga: Tantangan yang Dihadapi oleh Profesional Internal Audit Saat Ini

"Maaf, saya tidak bisa memberikan data tanpa izin pimpinan. Lagipula, soal website itu melibatkan pihak ketiga dan DPMD tidak terlibat langsung, " katanya.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Saipul yang menyebut bahwa program pembuatan website desa justru merupakan instruksi dari DPMD Kabupaten Serang. Berdasarkan surat tertanggal 10 Februari 2023, desa-desa diarahkan untuk membuat website melalui PT Wahana Semesta Multimedia Banten.

Baca juga: PT PP Tbk Revisi Laporan Keuangan 2023: Penyesuaian Signifikan Pendapatan dan Pos Lainnya

"Kami memiliki informasi bahwa DPMD mengarahkan desa-desa untuk membuat website ke perusahaan tertentu, yaitu PT Wahana Semesta Multimedia Banten, " tegas Saipul.

Setelah melihat surat resmi tersebut, pegawai DPMD yang sebelumnya tidak tahu menahu akhirnya mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar aturan.

Baca juga: Apa itu COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)?

"Saya masuk dinas ini Juni, jadi tidak tahu soal surat Februari itu. Namun, jika benar ada penggiringan kepada satu perusahaan, tentu itu melanggar aturan yang ada, " ujarnya.

FORMAT Banten menilai transparansi data terkait program digitalisasi desa sangat penting untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan regulasi tanpa indikasi pelanggaran. Mereka mendesak DPMD Kabupaten Serang untuk membuka informasi secara terbuka dan akuntabel. (Az/Red)

Baca juga: Otoritas China Menginvestigasi Peran PwC dalam Kasus Fraud Evergrande